PP 24/2026 sudah membentuk kerangka tata kelola ekspor komoditas strategis, tetapi bentuk operasional penuh ekspor batubara melalui DSI pada 2027 masih memerlukan aturan teknis dan keputusan pelaksanaan. Bagi perusahaan, pekerjaan terdekat adalah memetakan kontrak, data muatan, izin, dan penanggung jawab proses tanpa menganggap semua rencana sudah menjadi kewajiban final.
Fakta hukum yang berlaku: PP 24/2026 menurut Sekretariat Negara mengatur tiga komoditas tahap awal dan peran BUMN ekspor; Permendag 15/2026 mengatur kebijakan ekspor batubara. DSI menyatakan telah beroperasi sejak 1 Juni 2026. Rencana penguatan ekspor melalui DSI pada 2027 berasal dari pernyataan Menko Bahlil yang dilaporkan ANTARA; rincian teknis dan perlakuan kontrak lama belum dinyatakan final.
Apa yang sudah berlaku sejak 2026?
Sekretariat Negara menjelaskan bahwa PP 24/2026 berlaku sejak 1 Juni 2026. Pasal 2 menempatkan batubara, kelapa sawit, dan ferro alloy sebagai komoditas tahap awal. Pasal 3 ayat (1) menyatakan ekspor komoditas tersebut dilakukan oleh BUMN ekspor sebagai pemilik atau perantara tunggal. Pemerintah juga mengatur pengecualian bagi pelaku usaha dengan kontrak atau perjanjian pemerintah yang memuat investasi, divestasi, serta pengolahan atau pemurnian dalam negeri. Permendag 15/2026 menjadi aturan perdagangan khusus batubara; pembaca perlu memeriksa teks dan status terbaru untuk transaksi spesifik.
Di mana posisi DSI dan rencana 2027?
PT Danantara Sumberdaya Indonesia (Persero) menyatakan mulai beroperasi pada 1 Juni 2026. Dalam pemberitaan ANTARA pada 2 November, Menko Bahlil menyampaikan rencana koordinasi pengelolaan ekspor SDA melalui DSI mulai 2027. Pernyataan pejabat ini menunjukkan arah kebijakan, bukan daftar prosedur final untuk semua perusahaan. Besaran peran komersial DSI, perlakuan kontrak lama, dan titik serah barang masih perlu dibaca dari keputusan serta aturan teknis berikutnya.
Langkah praktis yang masuk akal sekarang
Buat peta transaksi dari RKAB dan alokasi domestik hingga stockpile, pengujian mutu, kontrak, PEB, dan penerimaan pembayaran. Tandai pemilik setiap data, versi dokumen, serta titik potensi selisih volume atau kualitas. Evaluasi skenario DSI sebagai perantara dan sebagai pemilik barang secara terpisah. Peta ini merupakan alat manajemen risiko perusahaan, bukan kewajiban pelatihan atau sertifikasi baru dari PP 24/2026.
Langkah pemeriksaan internal
Untuk rapat lintas fungsi, gunakan satu halaman matriks: aturan yang telah berlaku, pernyataan pejabat yang masih berupa rencana, asumsi internal, dan keputusan yang menunggu aturan teknis. Tulis tanggal pemeriksaan terakhir pada setiap baris. Dengan begitu, tim tidak memindahkan kesimpulan dari berita ke SOP tanpa pemeriksaan.
Pertanyaan yang sering diajukan
Apakah semua ekspor batubara wajib berpindah ke skema dagang DSI pada 1 Januari 2027?
Belum dapat disimpulkan demikian dari dokumen yang dirujuk di sini. PP 24/2026 memang menetapkan kerangka BUMN ekspor sebagai pemilik atau perantara tunggal, sementara bentuk transaksi, pengecualian, dan jadwal implementasi penuh memerlukan pemeriksaan aturan teknis terbaru. Perusahaan sebaiknya mencatat skenario dan sumber resminya sebelum mengubah kontrak.
Bacaan terkait
- Kesiapan Perusahaan Batubara Menghadapi DSI pada 2027
- Coal Handling dan Stockpile: Menjaga Mutu Batubara Ekspor
- Peran POP, POM, dan POU dalam Operasional Tambang Batubara
Siapkan kompetensi tim tambang
Jelajahi pilihan pelatihan pertambangan yang relevan dengan peran dan risiko operasional tim Anda.
Sumber rujukan
- Sekretariat Negara: PP 24/2026
- JDIH BPK: Permendag 15/2026
- Danantara Indonesia: kesiapan operasional DSI
- ANTARA: pernyataan Menko Bahlil, 2 November 2026
Gambar sampul adalah ilustrasi editorial; bukan dokumentasi operasi, kontrak, atau persetujuan regulator.
